Minggu, 17 November 2013

Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Bandung. Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat. Saat ini terdapat wacana untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, dengan memperhatikan aspek historis wilayah ini.^[4]^[5] Namun hal ini mendapatkan penentangan dari wilayah Jawa Barat lainnya seperti Cirebon dimana tokoh masyarakat asal Cirebon menyatakan bahwa jika nama Jawa Barat diganti dengan nama Pasundan seperti yang berusaha digulirkan oleh Bapak Soeria Kartalegawa tahun 1947 di Bandung maka Cirebon akan segera memisahkan diri dari Jawa Barat^[6], karena nama "Pasundan" berarti (Tanah Sunda) dinilai tidak merepresentasikan keberagaman Jawa Barat yang sejak dahulu telah dihuni juga oleh Suku Betawi dan Suku Cirebon serta telah dikuatkan dengan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 yang mengakui adanya tiga suku asli di Jawa Barat yaitu Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda dan Suku Cirebon yang berbahasa Bahasa Cirebon (dengan keberagaman dialeknya).

Sejarah

Temuan arkeologi di Anyer menunjukkan adanya budaya logam perunggu dan besi sejak sebelum milenium pertama. Gerabah tanah liat prasejarah zaman Buni (Bekasi kuno) dapat ditemukan merentang dari Anyer sampai Cirebon.^[rujukan?]Jawa Barat pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara.^[rujukan?] Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunkan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara.^[rujukan?]
Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda^[rujukan?]. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan sunda beribukota di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor).^[rujukan?]
Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cerbon (kelak menjadi Kota Cirebon) lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten.
Untuk menghadapi ancaman ini, Sri Baduga Maharaja, raja Sunda saat itu, meminta putranya, Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan orang Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa, kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Pada saat Surawisesa menjadi raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jayaperkosa, dibuatlah perjanjian pertahanan keamanan Sunda-Portugis, yang ditandai dengan Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal, ditandatangani dalam tahun 1512. Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kalapa serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan perjanjian pertahanan keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut padrão di tepi Ci Liwung.
Meskipun perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon - Demak, dibawah pimpinan Fatahilah atau Paletehan, menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon - Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon.
Dari tahun 1567 sampai 1579, dibawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda, dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan (Jawa Barat bagian tenggara) jatuh ke tangan Kesultanan Mataram.
Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.
Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia.
Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.
Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.

Jawa Barat terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota. Kota-kota hasil pemekaran sejak tahun 1996 adalah:

Kota Bekasi, dimekarkan dari Kabupaten Bekasi pada tahun 1996
Kota Depok, dimekarkan dari Kabupaten Bogor pada tahun 1999
Kota Cimahi, dimekarkan dari Kabupaten Bandung pada tahun 2001
Kota Tasikmalaya, dimekarkan dari Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2001
Kota Banjar, dimekarkan dari Kabupaten Ciamis pada tahun 2002
Kabupaten Bandung Barat, dimekarkan dari Kabupaten Bandung tahun 2007
Kabupaten Pangandaran, dimekarkan dari Kabupaten Ciamis tahun 2012

Kabupaten dan Kota

**Kabupaten dan Kota Jawa Barat**

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bandung	Soreang
2	Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah
3	Kabupaten Bekasi	Cikarang
4	Kabupaten Bogor	Cibinong
5	Kabupaten Ciamis	Ciamis
6	Kabupaten Cianjur	Cianjur
7	Kabupaten Cirebon	Sumber
8	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul
9	Kabupaten Indramayu	Indramayu
10	Kabupaten Karawang	Karawang
11	Kabupaten Kuningan	Kuningan
12	Kabupaten Majalengka	Majalengka
13	Kabupaten Pangandaran	Parigi
14	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta
15	Kabupaten Subang	Subang
16	Kabupaten Sukabumi	Pelabuhanratu
17	Kabupaten Sumedang	Sumedang
18	Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna
19	Kota Bandung	-
20	Kota Banjar	-
21	Kota Bekasi	-
22	Kota Bogor	-
23	Kota Cimahi	-
24	Kota Cirebon	-
25	Kota Depok	-
26	Kota Sukabumi	-
27	Kota Tasikmalaya	-

Daftar gubernur

No	Foto	Nama	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Keterangan
1.		Mas Sutardjo Kertohadikusumo	1945	1945
2.		Datuk Djamin	1945	1946
3.		Murdjani	1946	1946
4.		R. Mas Sewaka	1946	1948
5.		Ukar Bratakusumah	1948	1950	Masa PDRI
6.		R. Mas Sewaka	1950	1951
7.		Sanusi Hardjadinata	1951	1956
8.		Ipik Gandamana	1956	1959
9.		Mashudi	1960	1970
10.		Solihin G.P.	1970	1974
11.		Aang Kunaefi	1975	1985
12.		Yogie Suardi Memet	1985	1993
13.		R. Nuriana	1993	13 Juni 2003
14.		Danny Setiawan	13 Juni 2003	13 Juni 2008
15.		Ahmad Heryawan	13 Juni 2008	13 Juni 2013	periode pertama
15.		Ahmad Heryawan	13 Juni 2013	petahana	periode kedua

Perwakilan

Jawa Barat memiliki 91 wakil di DPR RI dari 11 daerah pemilihan dan empat wakil di DPD.
DPRD Jawa Barat hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 tersusun dari 10 partai, dengan perincian sebagai berikut:

Partai	Kursi	%
Partai Demokrat	38	34,9
Partai Golkar	16	14,7
PDI-P	15	13,8
PKS	13	11,9
PPP	8	7,3
Partai Gerindra	8	7,3
PAN	5	4,6
Partai Hanura	3	2,8
PKB	2	1,8
PKPB	1	0,9
Total	109	100,0

Pariwisata, Seni, dan Budaya

Pariwisata

Objek-objek wisata yang menarik dan banyak dikunjungi di daerah Jawa Barat:

Kesenian

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar kesenian daerah Jawa Barat

Makanan

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar makanan khas Jawa Barat

Minggu, 10 November 2013

pelantikan gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan 2013-2018

PELANTIKAN GUBERNUR SUMSEL

PERISTIWA

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (kanan) melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terlantik Alex Noerdin (kiri) -Ishak Mekky pada pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, Sumsel, Kamis (7/11). Alex Noerdin dan Ishak Mekky dilantik di hadapan ribuan tamu undangan menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel periode 2013-2018. ANTARA FOTO/ Feny Selly/ed/mes/13

Indonesia Press Photo/ Jojo Paizo

23 views

PELANTIKAN GUBERNUR SUMSEL. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih Alex Noerdin dan Ishak Mekky memasuki ruangan untuk mengikuti acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur di Palembang Sport Convention Center, Palembang, Sumatera Selatan, 7 November 2013. Pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki resmi menjabat gubernur dan wakil gubernur untuk masa bakti 2013-2018. Indonesia Press Photo/Jojo Paizo

Sabtu, 09 November 2013

masa orde lama dan orde baru

Masa Pemerintahan “Orde Lama & Orde Baru”

A.Orde Lama

Orde lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral orde lama yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.Pada masa orde lama banyak sekali terjadi perubahan-perubahan system pemerintahan dan gejolak-gejolak serta pemberontakan akibat dari system pemerintahan yang tidak stabil tersebut.

“PELAKSANAAN SISTEM POLITIK PADA MASA ORDE LAMA”

1. Tahun 1945 – 1950

Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:

a) Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.

b) Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer.

Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidentil menjadi parlemen.Dimana dalam sistem pemerintahan presidentil, presien memiki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif.

2.Tahun 1950 – 1959

Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal:

1) presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.

2) Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.

3) Presiden berhak membubarkan DPR.

4) Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

Era 1950 - 1959 ialah era dimana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.

Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru.

Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

1. Pembentukan MPRS dan DPAS

2. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950

3. Pembubaran Konstituante

Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil.Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.

• 1950-1951 - Kabinet Natsir

• 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo

• 1952-1953 - Kabinet Wilopo

• 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I

• 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap

• 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II

• 1957-1959 - Kabinet Djuanda

3.Tahun 1959 – 1968 (Demokrasi Terpimpin)

Sejarah Indonesia (1959-1968) adalah masa di mana sistem "Demokrasi Terpimpin" sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Berbagai penyimpangan dalam Demokrsi terpimpin :

Ø Pancasila diidentikkan dengan Nasakom

Ø Produk hukum yang setingkat dengan undang-undang (UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden (penpres) daripada persetujuan

Ø MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup

Ø Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955

Ø Presiden menyatakan perang dengan Malasya

Ø Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB

Ø Hak Budget tidak jalan

Penyimpangan lain dalam demokrasi terpimpin adalah campur tangan presiden dalam bidang Yudikatif seperti presiden diberi wewenang untuk melakukan intervensi di bidang yudikatif berdasarkan UUD No.19 tahun 1964 yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan di bidang Legislatif berdasarkan Peraturan Presiden No.14 tahun 1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat mengenai suatu hal atau sesuatu rancangan Undang-Undang.

Selain itu terjadi penyimpangan di bidang perundang-undangan di mana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (Panpres) yang memakai Dekrit 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum. Didirikan pula badan-badan ekstra kontitusional seperti ‘front nasional’ yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai denga taktik komunisme internasional yang menggariskan pembentukan front nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat.

Pada masa ini terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai klimaks dengan meletusnya perisiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI.

“PERANAN PKI”

Partai Komunis Indonesia (PKI) menyambut "Demokrasi Terpimpin" Soekarno dengan hangat dengan anggapan bahwa PKI mempunyai hak untuk menyelesaikan persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.

Nasakom adalah singkatan Nasionalis, Agama dan Komunis, dan merupakan konsep dasar Pancasila pada masa pemerintahan orde lama. Konsep ini diperkenalkan oleh Presiden Soekarno yang menekankan adanya persatuan dari segala macam ideologi Nusantara untuk melawan penjajahan, dan sebagai pemersatu Bangsa untuk Revolusi rakyat dalam upaya memberantas kolonialisme Indonesia.

Ia melihat bahwa nasionalisme dan Islam merupakan paham-paham yang kurang tajam untuk menganalisis keadaan, karena itulah dibutuhkan faham komunisme untuk menyokong dua ideologi tersebut untuk membangun Indonesia.

Tetapi kedekatan dengan PKI malah menjadi bumerang tersendiri. Serta merta pihak PKI melakukan pemberontakan menuju Indonesia komunis. Sehingga bencana nasional berupa G30S PKI 1965 terjadi dan mengakhiri pemerintahan Sukarno yang diktator dengan model ‘terpimpin’nya. Pada 12 Maret 1966, PKI dibubarkan dan kekuasaan digantikan oleh Soeharto.

B.Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia resmi menjadi anggota PBB kembali.

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwi tujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
Sukses transmigrasi
Sukses KB
Sukses memerangi buta huruf
Pengangguran minimum
Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
Sukses Gerakan Wajib Belajar
Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
Sukses keamanan dalam negeri
Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

1. Maraknya korupsi, kolusi, nepotisme

2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat

3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua

4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya

5. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)

6. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

7. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel

8. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius"

9. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)

10. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia^]

11. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.

12. Lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

defna nobirianto putera

Laman

Minggu, 17 November 2013

jawa barat

Jawa Barat

Sejarah

Kabupaten dan Kota

Daftar gubernur

Perwakilan

Pariwisata, Seni, dan Budaya

Pariwisata

Kesenian

Makanan

Minggu, 10 November 2013

PELANTIKAN GUBERNUR SUMSEL

Sabtu, 09 November 2013

masa orde lama dan orde baru